Jakarta – ligo.id – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mengundang sejumlah pegawai pajak dalam rangka klarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Klarifikasi itu dalam rangka mendalami adanya sejumlah indikasi dari LHKPN mereka.
“Minggu depan merespons informasi dari masyarakat yang bertubi-tubi, jadi yang pertama akan dilakukan klarifikasi terhadap beberapa pegawai Ditjen Pajak,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (31/3/2023).
Pahala Nainggolan tidak menyebutkan identitas pegawai pajak yang hendak diminta klarifikasinya. Hanya saja, dia menyebutkan indikasi yang membuat mereka mesti menjalani agenda klarifikasi.
“Yang angkanya LHKPN-nya selalu sama, itu kan dari masyarakat,” tutur Pahala.
Sebetulnya, KPK juga menemukan adanya pegawai pajak yang harta dalam LHKPN melonjak signifikan. Hanya saja, pemeriksaan terhadapnya tidak dilanjutkan karena lonjakan harta tersebut akibat dari menerima klaim asuransi.
“Tetapi yang punya perusahaan konsultan pajak itu akan kita klarifikasi, di samping itu ada kepala daerah, bupati, dan PJ bupati,” tutur Pahala.
Pahala turut mengungkapkan, pihaknya kini tengah mendalami laporan masyarakat soal indikasi dari pegawai Sekretariat Negara (Setneg) dan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla). Dalam mendalami, KPK bekerja sama dengan inspektorat pihak terkait.
“Intinya dari KPK kita ingin akuntabel saja. Kita sampaikan, lantas kita lakukan klarifikasi, kalau ada indikasi kita sampaikan ke pimpinan. Kalau tidak ada pun, kita sampaikan,” ujar Pahala.
